Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2027. Salah satunya dengan menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat, Jumat (5/12/2025) di Ruang Rapat Pulau Inspirasi lantai II Bapperida Kotabaru.
KOTABARU, kalimantanprime.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2027. Salah satunya dengan menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat, Jumat (5/12/2025) di Ruang Rapat Pulau Inspirasi lantai II Bapperida Kotabaru.
Kegiatan ini bertujuan mempercepat pembentukan kelembagaan forum sehat mulai tingkat kecamatan hingga desa, sekaligus memastikan kesiapan data dan pemenuhan sembilan tatanan KKS.
Workshop dibuka oleh Kepala Bapperida Kotabaru, Ir. Rurien Srihardjanti, MM. Ia menegaskan bahwa Kotabaru harus masuk dalam penilaian KKS 2027, mengingat hingga kini masih menjadi satu dari sedikit daerah di Kalimantan Selatan yang belum berpartisipasi.
“Saat ini capaian Open Defecation Free (ODF) Kotabaru berada di angka 79 persen dan tinggal sedikit lagi menuju 80 persen sebagai syarat utama mengikuti penilaian KKS. Selain itu, kelengkapan data dan kelembagaan forum hingga level desa menjadi pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan satu data terpadu lintas sektor sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait pemenuhan sembilan tatanan KKS.
Capaian ODF Masuki 80 Persen, Saatnya Percepat Pembentukan Forum
Narasumber dari Dinas Kesehatan Kotabaru, H. Sugianor, melaporkan bahwa hingga akhir 2025 capaian desa ODF di Kotabaru telah mencapai 80 persen dari total desa yang ada.
“Secara teknis ini sudah memenuhi syarat untuk pengajuan sertifikasi ODF tingkat kabupaten. Namun syarat berikutnya adalah pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat minimal 50 persen,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa percepatan pembentukan kelembagaan menjadi kunci kesiapan memasuki penilaian KKS 2027.
Sugianor juga memaparkan sembilan tatanan KKS yang harus dipenuhi daerah, meliputi:
1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
2. Permukiman dan Fasilitas Umum
3. Satuan Pendidikan
4. Pasar Sehat
5. Perkantoran dan Perindustrian
6. Pariwisata Sehat
7. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
8. Perlindungan Sosial
9. Penanggulangan Bencana
Kesembilan tatanan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor agar dapat terpenuhi secara optimal.
Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat (FKKS) Kotabaru, melalui H. Kamaruz Zaman, menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan hanya meraih penghargaan KKS, tetapi memastikan Kotabaru bisa terdaftar sebagai peserta resmi dalam sistem penilaian 2027.
“Dari 22 kecamatan dan lebih dari 200 desa, baru sebagian yang memiliki forum dan pokja sehat. Padahal syarat minimal untuk dinilai adalah 50 persen forum kecamatan dan 50 persen pokja desa. Tantangan geografis memang besar, tetapi dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis target dapat tercapai,” ujarnya.
Workshop ini diikuti perwakilan dari empat kecamatan: Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Barat, dan Tanjung Selayar. Hadir pula peserta dari berbagai SKPD strategis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Kesbangpol, perwakilan puskesmas, perangkat kecamatan, dan pemerintah desa.
Kegiatan ini merupakan regional keempat dari rangkaian pembinaan Bapperida yang telah berlangsung di beberapa wilayah sebelumnya. Target utama adalah seluruh kecamatan segera membentuk Forum Kecamatan Sehat, disusul Pokja Desa Sehat, serta penyusunan dokumen sembilan tatanan KKS untuk periode 2025–2026.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap seluruh tahapan persiapan menuju Penilaian KKS 2027 dapat dilakukan lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan SKPD terkait, Kotabaru optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan.(San)
