![]() |
| Pemprov Kalsel mengadakan Temu Forum Anak Daerah 2025 yang mengusung tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi”. (Foto: MC Kalsel) |
BANJARMASIN, kalimantanprime.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Temu Forum Anak Daerah 2025 yang mengusung tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi”, bertempat di Banjarmasin, Senin (24/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri Forum Anak Daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta Ayah Bunda Forum Anak dari seluruh daerah di Kalsel. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan kintung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin dan Wakil Ketua TP PKK Kalsel Ellyana Trisya.
Acara semakin menarik dengan kehadiran MC Cilik, Aisyah Kayla Azzahra, cucu dari Gubernur H. Muhidin, yang sukses membawakan jalannya acara. Kehadirannya menjadi simbol nyata keterlibatan anak dalam ruang publik dan proses demokrasi partisipatif.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menekankan bahwa Temu Forum Anak merupakan sarana penting bagi anak-anak untuk menyampaikan ide, mengasah kemampuan, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
“Mudah-mudahan dengan adanya forum anak ini, lahir anak-anak yang berpotensi, berprestasi, dan mampu menghasilkan pemikiran positif untuk memajukan Kalimantan Selatan. Kita berharap forum ini memunculkan inovasi dan aspirasi yang bermanfaat untuk membangun Banua lebih baik,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti persoalan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kalsel. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel sedang mengupayakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan Anak bekerja sama dengan kepolisian. Upaya ini dinilai penting mengingat masih ditemukan laporan kekerasan anak hampir setiap hari.
“Setiap hari ada paling tidak satu kasus kekerasan atau pelecehan yang ditemukan. Karena itu, kami bersama kepolisian ingin membentuk Satgas untuk penanganan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak,” tegasnya.
Tak hanya di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, Gubernur juga mendorong agar unit perlindungan anak dibentuk di sekolah-sekolah sehingga anak dapat lebih cepat melaporkan masalah yang mereka hadapi.
“Kalau dibentuk di sekolah, ada forum anak yang mengkoordinir dan bisa langsung menyampaikan ke kabupaten atau provinsi. Ini akan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan anak sebagai bagian penting dari pembangunan. Temu Forum Anak menjadi ajang untuk memperkuat suara anak dalam kebijakan publik serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Acara ditutup dengan sesi dialog antara peserta Forum Anak dan pemerintah daerah guna membahas isu-isu utama terkait kondisi anak di Kalimantan Selatan. (MC Kalsel/Ril)

