 |
| Bakesbangpol Kalsel gelar Pendidikan Politik bertema “Peran dan Netralitas Media dalam Pemberitaan”, diikuti puluhan insan pers se-Kalsel, Kamis (13/11/2025). |
Kepala Bakesbangpol Kalsel H. Heriansyah melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang politik dalam negeri Kesbangpol Kalsel.
“Bidang Politik Dalam Negeri memiliki tugas memberikan pendidikan politik bagi berbagai kalangan, seperti organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga insan media,” ujar Hasanuddin di sela kegiatan.
Hasanuddin menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada insan pers agar tetap menjaga netralitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Kami menghadirkan dua narasumber, yakni dari PWI Kalsel dan Diskominfo Kalsel. Harapannya, media bisa terus menjalankan fungsinya dengan baik—menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak provokatif, serta menjaga netralitas dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurutnya, netralitas media menjadi hal penting di era digital saat ini, di mana arus informasi begitu masif. Media yang netral akan membantu mencegah polarisasi sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pers sebagai pilar demokrasi.
Adapun dua narasumber dalam kegiatan ini ialah Choirun Ni’mah, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel, dan Zainal Helmie, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel.
Dalam pemaparannya bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik melalui Netralitas Media”, Choirun Ni’mah mengungkapkan bahwa Kalsel menempati posisi teratas dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 versi Dewan Pers, dengan perolehan 80,91 poin, melampaui Kalimantan Timur (79,96) dan Kalimantan Tengah (79,58).
“Kalsel menjadi satu-satunya provinsi dengan skor di atas 80 poin. Ini menunjukkan keterbukaan Pemprov Kalsel terhadap media, baik cetak, elektronik, maupun online,” terang Ni’mah.
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie menekankan pentingnya perusahaan media untuk terverifikasi Dewan Pers dan wartawan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Verifikasi media dan UKW penting untuk menjaga kredibilitas, profesionalisme, serta meningkatkan kepercayaan publik. Media yang terverifikasi juga lebih mudah menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain,” ujarnya.
Helmie menegaskan, wartawan harus memiliki kapasitas dan etika dalam memproduksi berita agar dapat memenuhi hak publik terhadap informasi yang benar dan bertanggung jawab.
“Ini penting agar media dan wartawan memiliki kompetensi dalam menyajikan berita yang mendidik, bukan menyesatkan,” pungkasnya. (Tim)
