 |
| Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengelola APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan kepada masyarakat. (Foto: MC Kalsel) |
BANJARMASIN, kalimantanprime.com --Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (25/11/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalsel menyetujui dua agenda utama, yaitu pengesahan Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah serta penyampaian pendapat akhir Gubernur atas keputusan DPRD terkait penetapan APBD tersebut.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengelola APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.
“APBD bukan hanya deretan angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen yang membawa harapan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat dan hasil yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa arah kebijakan APBD 2026 telah disusun berdasarkan RPJMD Kalsel dan sejalan dengan tema pembangunan RKPD 2026:
“Meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah dalam mendukung pusat distribusi regional.”
Visi pembangunan yang terus dikuatkan ialah:
“Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya Religi dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Gubernur juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan dalam APBD 2026, yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; penguatan sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata; pemerataan infrastruktur dan konektivitas; peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim; hingga reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang lebih berintegritas.
“Kita ingin anggaran ini bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat: membantu, memperkuat, dan membuka peluang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Banua,” ucap Muhidin.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut mengajak seluruh unsur pemerintah, DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi serta pengawasan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program tidak terlambat dan dapat langsung menyentuh kebutuhan publik.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kita pastikan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalsel atas kerja sama selama pembahasan anggaran.
“Semoga kemitraan dan komunikasi yang telah terbangun ini terus terjaga, sehingga kita dapat mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, religius, dan sejahtera,” tutup Muhidin. (MC Kalsel/Ril)
