Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel menggelar Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Kamis (23/10/20025). (Foto: MC Kalsel)
BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola koperasi agar lebih profesional dan berdaya saing. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi kembali digelar dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Kamis (23/10/2025).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan bahwa tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci utama bagi koperasi agar tetap eksis dan dipercaya anggota.
“Pelatihan ini penting agar para pengurus dan pengawas koperasi memahami struktur, isi, serta prosedur dalam laporan pertanggungjawaban. Kita ingin koperasi semakin transparan, profesional, dan mampu menjadi contoh bagi koperasi lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Bimtek tidak hanya memberikan pemahaman teknis mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga bertujuan memperkuat kelembagaan koperasi agar lebih modern dan mandiri.
Lebih lanjut, Gusti Yanuar mengaitkan kegiatan tersebut dengan arah kebijakan nasional yang kini menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan, pengembangan desa, serta industri kreatif dan UMKM berbasis syariah. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendorong ekonomi kreatif berbasis kemandirian masyarakat.
“Kita melihat ada sinergi yang kuat antara kebijakan Presiden dan Gubernur dalam mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Termasuk melalui koperasi, pesantren, dan UMKM agar bisa mandiri serta berdaya saing,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih dihadapi koperasi, seperti permodalan, kualitas SDM, dan kemampuan pengelolaan keuangan.
“Masalah klasik yang sering muncul di koperasi adalah lemahnya modal dan pengelolaan keuangan. Belum lagi kapasitas SDM yang rata-rata masih perlu ditingkatkan. Data BPS menunjukkan sebagian besar pengurus koperasi berpendidikan menengah, sehingga pelatihan seperti ini sangat penting,” terangnya.
Untuk memperkuat kelembagaan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel pada tahun 2025 melakukan evaluasi terhadap 40 koperasi, yang terdiri dari 25 koperasi potensial dan 15 koperasi dalam proses pembinaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan pendampingan lanjutan agar koperasi dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan era digital.
“Kita ingin memastikan koperasi tidak hanya aktif, tapi juga sehat secara kelembagaan, memiliki manajemen pertanggungjawaban yang baik, dan mampu beradaptasi dengan era digital,” jelasnya.
Menutup kegiatan, Gusti Yanuar mengajak seluruh peserta agar serius mengikuti pelatihan dan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
“Koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika koperasi kuat, maka ekonomi daerah juga akan tumbuh kuat,” pungkasnya. (MC Kalsel/ril)
