Dinsos Kalsel siap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung. (Foto: MC Kalsel)
BANJARBARU, kalimantanprime.com - Usai berakhirnya status darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 30 September 2025, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) kini bersiap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung.
Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi, menyampaikan bahwa pihaknya tetap siaga penuh meski status darurat karhutla telah dicabut. Menurutnya, perubahan cuaca ekstrem di awal musim hujan patut diwaspadai.
“Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras dengan durasi panjang bahkan hampir seharian penuh sudah terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya. Disertai angin kencang, kondisi ini bisa memicu banjir maupun puting beliung,” kata Achmadi, Selasa (7/10/2025).
Sebagai langkah antisipasi, Dinsos Kalsel telah menerima tambahan logistik dari Kementerian Sosial yang akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota rawan bencana.
“Logistik ini kita siapkan di daerah rawan agar penanganan bisa lebih cepat. Jadi tidak menunggu lagi, begitu terjadi bencana, bantuan sudah ada di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Selain memperkuat kesiapan logistik, Dinsos Kalsel juga melakukan pendataan ulang terhadap 44 lumbung sosial, 22 kampung siaga bencana, dan 4 kawasan siaga bencana. Pendataan tersebut mencakup ketersediaan logistik dan kelengkapan pengurus di lapangan.
“Kalau ada pengurus lumbung sosial yang sudah tidak aktif, misalnya meninggal atau pindah, akan segera kita evaluasi. Jangan sampai program berhenti hanya karena pengurusnya tidak berjalan,” jelas Achmadi.
Tidak berhenti di situ, Dinsos Kalsel bersama Kementerian Sosial juga berencana mendirikan dua kampung siaga bencana baru pada awal November 2025, masing-masing di Kecamatan Padang Batung (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dan Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah).
“Sudah kita survei, dan memang kedua daerah ini rawan bencana, terutama banjir. Dengan adanya kampung siaga bencana baru, kapasitas masyarakat akan lebih kuat dalam menghadapi risiko,” terang Achmadi.
Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.
“Sebagaimana arahan Bapak Gubernur, negara harus hadir di tengah masyarakat. Bencana tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mempercepat penanganan dan mengurangi dampaknya,” tutupnya. (MC Kalsel/Ril)
