Kader senior DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Puar Junaidi, melaporkan tiga orang terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, ke Polresta Banjarmasin, Rabu (10/9/2025) siang.
BANJARMASIN, kalimantanprime.com - Kader senior DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Puar Junaidi, melaporkan tiga orang terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, ke Polresta Banjarmasin, Rabu (10/9/2025) siang.
Ketiga orang tersebut yakni Donny Ristianto (staf Sekretariat DPD Partai Golkar Kalsel), Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Laut H. Rahimullah, dan sekretarisnya, Ali Hanafiah.
Menurut Puar, mereka diduga terlibat dalam pembuatan surat rekomendasi dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel dengan nomor: B-003/DPD/GOLKAR/IX/2025 perihal pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
“Dalam surat itu terdapat tanda tangan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, yang diduga dipalsukan. Padahal Hasnur sendiri menyatakan tidak pernah menandatanganinya,” ujar Puar kepada awak media.
Puar menyesalkan adanya dugaan pemalsuan tersebut karena dinilai mencederai marwah Partai Golkar dan merugikan posisi Hasnuryadi, yang selain ketua terpilih hasil Musda Golkar Kalsel pada 3 Agustus lalu, juga menjabat Wakil Gubernur Kalsel.
“Kita menjaga citra Hasnur sebagai ketua terpilih sekaligus wakil gubernur. Tindakan ini jelas tidak menghormati jabatan beliau,” tegasnya.
Puar menambahkan, dugaan pemalsuan itu terungkap setelah KPU Kabupaten Tanah Laut meminta konfirmasi kepada DPD Golkar Kalsel terkait surat rekomendasi PAW. Hasil penelusuran internal kemudian menemukan bahwa surat tersebut diketik oleh Donny Ristianto atas permintaan Ali Hanafiah, sekretaris Golkar Tanah Laut.
“Doni hanya mengaku sebagai pengetik, sementara Haji Rahim dan Ali adalah pihak yang menggunakan surat palsu itu. Jadi, ada indikasi kuat keterlibatan mereka bertiga,” tandasnya.
Sebelumnya, Hasnuryadi Sulaiman juga telah membantah keras penerbitan surat rekomendasi PAW tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen itu.
“Di dalam surat itu tanda tangan saya dipalsukan. Ini jelas melanggar aturan organisasi. Saya akan menindaklanjuti masalah ini,” pungkas Hasnur.(Tim)
