KOTABARU, kalimantanprime.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru mulai menyusun strategi transformasi tata kelola isu publik berbasis media sosial. Langkah ini dibahas dalam rapat penyusunan strategi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang digelar di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Rabu (3/9/2025).
Staf Ahli Bupati Kotabaru, Zaenal Arifin, menegaskan pentingnya penanganan media sosial secara terstruktur. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan admin resmi dengan strategi komunikasi yang tepat di berbagai platform digital.
“Media sosial akan menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dan pedoman yang jelas agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Senada, Staf Ahli Bupati lainnya, Johanuddin, menekankan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui tim khusus. Hal ini untuk mencegah adanya kesimpangsiuran informasi yang bisa membingungkan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menambahkan perlunya regulasi dalam pengelolaan media sosial pemerintah. Ia menilai, berbeda dengan media cetak maupun elektronik yang berbadan hukum, media sosial memiliki karakter bebas sehingga rawan disalahgunakan.
“Dengan adanya regulasi, kita bisa memberi perlindungan kepada admin resmi. Tantangan lain adalah bagaimana mencegah informasi liar yang beredar tanpa kendali,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari perwakilan Dinas Kesehatan Kotabaru. Mereka mengingatkan agar setiap SKPD menunjuk penanggung jawab khusus dalam merespons isu publik di media sosial, dengan tetap berkoordinasi bersama pimpinan dinas.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kotabaru ini turut dihadiri para staf ahli bupati, asisten setda, BKPSDM, serta anggota tim efektif. Hasil penyusunan strategi nantinya akan menjadi pedoman resmi Pemkab Kotabaru dalam merespons isu publik sekaligus memperkuat komunikasi digital dengan masyarakat.(San)
