 |
| Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, mewakili Gubernur H. Muhidin menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. (Foto: MC Kalsel) |
BANJARBARU, kalimantanprime.com - Dalam rangka memperkuat kedaulatan pangan nasional, Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian (BRMP) Lahan Rawa Banjarbaru, Senin (29/9/2025). Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya peran Kalimantan Selatan sebagai pusat inovasi pertanian rawa sekaligus penyedia benih unggul untuk kebutuhan nasional.
Rombongan yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan diterima oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, mewakili Gubernur H. Muhidin. Hadir pula jajaran BRMP serta para pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Sturman menyampaikan apresiasi terhadap capaian pertanian Kalsel, khususnya pengembangan lahan rawa yang dianggap sangat potensial.
“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana inovasi pertanian rawa dikembangkan. Ini penting karena di sinilah pusat penelitian dan benih unggul yang akan disebar ke seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga menekankan peran kepemimpinan daerah. “Kalau semua kepala dinas seperti Pak Syamsir, saya yakin Indonesia akan benar-benar berdaulat pangan,” sebutnya.
Komisi IV, kata Sturman, berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran baik melalui Kementerian Pertanian maupun lembaga riset seperti BRIN.
“Walaupun Kalsel belum punya wakil di Komisi IV, tapi kami semua adalah wakil rakyat Indonesia. Kami akan perjuangkan potensi dan kebutuhan Kalsel di pusat,” tandasnya.
Sementara itu, Syamsir Rahman dalam laporannya menegaskan bahwa Kalsel merupakan provinsi yang paling fokus pada produksi padi serta cetak sawah di Kalimantan. Bahkan daerah ini secara rutin memasok beras ke Kalimantan Tengah dan Timur.
“Tahun 2024 produksi padi kita tembus 1,029 juta ton. Hingga Agustus 2025, capaian sementara sudah 641 ribu ton. Kami optimistis angka ini akan menembus 1,2 juta ton tahun ini,” bebernya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kalsel memperoleh alokasi 30.000 hektare untuk program cetak sawah dari pemerintah pusat. Saat ini, sekitar 14.000 hektare sudah dalam tahap konstruksi dan sisanya masih dalam proses kontrak.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian Komisi IV adalah padi apung yang dirancang sebagai solusi saat banjir. Menurut Syamsir, varietas ini bisa menghasilkan hingga 10 ton per hektare.
“Satu-satunya harapan saat banjir adalah padi apung. Kami mohon Komisi IV bisa mengalokasikan dukungan anggaran untuk inovasi ini,” katanya.
Syamsir juga menekankan kebijakan berbeda yang diterapkan Pemprov Kalsel dalam program cetak sawah, yakni tanpa sistem uang muka.
“Di Kalsel tidak ada uang muka. Kalau tidak ada alat, tidak ada pekerjaan. Ini langkah kami untuk menjaga kualitas dan menghindari mafia proyek,” tuntasnya. (Ril/MC Kalsel)
