 |
| Rapat Koordinasi Pemkab Kotabaru dengan PT. PLN wilayah Kalsel-Teng. (Foto: kalimantanprime.com) |
KOTABARU, kalimantanprime.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah berkomitmen mengakselerasi pemerataan listrik hingga ke pelosok desa. Target ambisius pun dicanangkan: seluruh desa di Kotabaru harus teraliri listrik paling lambat tahun 2028.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Listrik Desa yang digelar di Aula Kantor Bupati Kotabaru pada Rabu (14/5). Rapat ini dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Zainal Arifin, dan dihadiri Wakil Bupati Kotabaru H. Syairi Mukhlis, Manager PLN Wilayah Kalselteng Winardi, Asisten II Setda Kotabaru Murjianto, kepala dinas teknis, camat, serta sejumlah stakeholder terkait.
Wakil Bupati Syairi Mukhlis menyampaikan, dari total 198 desa dan 4 kelurahan di Kotabaru, masih ada enam desa yang belum menikmati listrik PLN. Desa-desa tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Desa Rampa Manunggul (Sampanahan), Limbur, Hulu Sampanahan (Hampang), serta Labuan Barat, Teluk Sungai, dan Maradapan (Pulau Sembilan).
“Target kita 100 persen desa berlistrik paling lambat 2028, atau lebih cepat jika memungkinkan. Pemkab akan membentuk Tim Percepatan Elektrifikasi bersama dinas teknis seperti PUPR untuk mengatasi kendala akses jalan dan lahan,” ujar Syairi.
Manager PLN Wilayah Kalselteng, Winardi, memastikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh melalui Program Listrik Desa Nasional yang dibiayai APBN. Ia menegaskan bahwa tantangan geografis harus diatasi secara kolaboratif agar elektrifikasi di wilayah sulit dapat berjalan maksimal.
“Tahun lalu kami telah membangun jaringan di 47 desa di Kalsel dan Kalteng. Untuk Kotabaru, kami siap bekerja lebih erat agar target ini bisa terwujud,” kata Winardi.
Kepala Dinas PUPR Kotabaru, Astuti Tri Suprapti, mengingatkan pentingnya sinergi teknis antara PLN dan Dinas PUPR. Ia menyoroti kasus pemasangan tiang listrik di sepanjang ruas Jalan Magalau-Sampanahan yang sebagian besar berada di dalam saluran drainase, berpotensi mengganggu sistem pembuangan air.
Sementara itu, Camat Sampanahan, Juhaini, mengapresiasi terwujudnya jaringan listrik di wilayahnya setelah penantian panjang. Ia menyoroti perkembangan positif di Desa Rampa Manunggul yang kini memiliki lebih dari 240 kepala keluarga calon pelanggan PLN, meningkat dari sebelumnya 120 KK.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat. Kami siap mendukung penuh percepatan elektrifikasi, termasuk dalam membantu pendataan dan pengamanan proses pemasangan,” kata Juhaini.
Ia juga mengangkat persoalan pasokan BBM untuk pembangkit diesel di Gunung Batu Besar dan Tanjung Semalantakan yang kerap mengalami gangguan distribusi. Hal ini berdampak pada pemadaman listrik yang berulang dan berdampak serius pada perekonomian warga.
Rapat ditutup dengan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya pembentukan Tim Percepatan Elektrifikasi, pendataan ulang wilayah RT/dusun tanpa listrik, serta penguatan koordinasi teknis antara Pemkab dan PLN. Semangat kolaboratif digaungkan agar tidak ada lagi desa yang gelap di wilayah Kotabaru. (San)
