TANAH BUMBU, kalimantanprime.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keamanan pangan melalui kegiatan advokasi lintas sektor yang digelar di Studio Mini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersip), Rabu (23/4/2025).
Pada kegiatan ini, Pemkab resmi meluncurkan inisiatif kolaboratif bertajuk GERMAS SAPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, M Yamani, mewakili Bupati Andi Rudi Latif. Dalam sambutan yang disampaikan, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat demi menciptakan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.
"Pangan yang aman dan bergizi adalah kunci utama membangun sumber daya manusia yang unggul. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah strategis menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Program ini menargetkan intervensi keamanan pangan di tiga titik vital yakni desa, pasar, dan sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman dan mendukung upaya peningkatan kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat.
Kepala Loka POM Tanah Bumbu, Difa Ananda, turut hadir dan menekankan pentingnya keberlanjutan program ini. Ia menyebutkan bahwa kerja sama erat antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lokal sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh.
"Kami berharap sinergi yang terjalin ini menjadi awal dari perubahan besar dalam pola konsumsi dan produksi pangan di Tanah Bumbu,” ujarnya.
Sebagai simbol komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Piagam Komitmen oleh sejumlah tokoh strategis, antara lain Kepala Desa Batulicin Irigasi, Koordinator Pasar Niaga Bersujud, serta Kepala Sekolah dari SDIT Al Fath dan SDN 2 Sepunggur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut 40 peserta dari berbagai perwakilan SKPD, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 17 instansi lainnya yang mendukung keberhasilan program ini. (Myu)
